International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) mengidentifikasi kebutuhan pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting) untuk sektor publik didorong oleh beragam kondisi, diantaranya kepentingan public global, tuntutan penerapan economic, social and governance (ESG), dan dorongan pasar secara luas. Lebih khusus, IPSASB menyoroti peran penting dan strategis dari pengelolaan keuangan negara. Di negara-negara OECD, pengeluaran negara secara umum memiliki porsi lebih dari 40 persen GDP. Dari 121 negara, hanya 21% yang telah merencanakan tindakan nyata terkait iklim di Tingkat nasional. Kondisi ini didukung oleh survey yang membandingkan progress pengembangan berkelanjutan di berbagai instansi publik. Tampak bahwa organisasi nonpemerintah menempati tingkat tertinggi, sedangkan pemerintah nasional menempati tingkat terendah.

Pemerintah memiliki dua peran sekaligus yaitu regulator dan pelaku dalam hal pengelolaan keberlanjutan. OECD pada tahun 2010 telah mengisiasi diskusi isu keberlanjutan untuk pemerintahan. Salah satu isu penting adalah meningkatnya utang pemerintah, terutama setelah krisis keuangan global 2008, telah meningkatkan biaya pinjaman. Utang pemerintah merupakan isu utama pencapaian keberlanjutan fiskal (Fiscal Sustainability). Untuk itu diharapkan pemerintah dapat mengurangi defisit fiskal dengan beberapa tahapan yaitu (OECD, 2010)

1. Pemerintah seharusnya menyusun rencana pengurangan defisit yang tepat dan terintegarasi dengan kebijakan ekonomi keseluruhan
2. Pengumuman rencana pengurangan defisit akan berdampak positif pada konsumen, bisnis dan pasar keuangan.
3. Bentuk pengurangan defisit merupakan proyek bersama (social project), bukan sekedar tindakan penganggaran tahunan semata
4. Rencana pengurangan defisit fiskal harus dimulai dari pemerintah pusat dan terintegrasi dengan seluruh pemerintahan yang ada

Hal senada juga diungkapkan oleh EY terkait peran penting pemerintah sebagai pengendali utama transisi hijau. Menurut EY (2020), terdapat enam peran penting prioritas pemerintah dalam mendorong akselarasi program bumi hijau yaitu

1. Menyediakan rinci rencana aksi dengan akuntabilitas yang jelas
2. Lebih tegas dalam memberikan insentif pasar dan pemandatan atas perubahan
3. Mendorong inovasi melalui peningkatan pendanaan
4. Meningkatkan desain dan perwujudan dari inisiatif hijau
5. Menjadi role model bagi pihak-pihak lain dalam perekonomian
6. Mendorong Masyarakat luas dengan pendekatan berpusat rakyat (people-centered approach)

Pengelolaan keuangan negara yang baik, terutama dalam penganggaran, akan mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainability Development Goals (SDGs), terutama SDGs 8 dan 13.

(Red. Ihda)